Home News RUU Cipta Kerja Tak Sesuai dengan UU Pesantren

RUU Cipta Kerja Tak Sesuai dengan UU Pesantren

12
0
RUU Cipta Kerja Tak Sesuai dengan UU Pesantren


Jakarta

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) kembali mengkritik RUU Omnibus law Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Ia menolak sejumlah sanksi pidana RUU Ciptaker yang berpotensi mengkriminalisasi penyelenggara pendidikan pesantren, baik jalur pendidikan formal maupun nonformal, pesantren tradisional maupun modern.

“Ada beberapa ketentuan dalam RUU Omnibus law Cipta Kerja yang harus diwaspadai bersama agar kehadirannya tidak kontraproduktif, mempidana para kiai atau ustaz yang menyelenggarakan pendidikan via pesantren baik modern maupun tradisional, karena hanya persoalan perizinan yang belum beres,” ujar HNW dalam keterangannya, Rabu (2/9/2020).

HNW mengatakan ada beberapa ketentuan dalam Klaster Pendidikan di Omnibus Law Ciptaker yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni Pasal 51 ayat (1), Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1). Menurutnya, ketentuan ini sangat berbahaya dan perlu menjadi perhatian bersama. Pasalnya, pesantren juga telah memiliki UU tersendiri, yakni UU Nomor 18 Tahun 2019 yang sama sekali tidak mencantumkan sanksi pidana, melainkan pembinaan dan sanksi administratif.

Di sisi lain, ketentuan dalam RUU Ciptaker menyebutkan penyelenggara satuan pendidikan formal dan nonformal (termasuk pesantren) yang didirikan oleh masyarakat harus berbentuk badan hukum pendidikan dan wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Apabila, satuan pendidikan tersebut didirikan tanpa Perizinan Berusaha maka penyelenggara dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1 miliar.

“Jadi RUU Ciptaker ini tak sesuai dengan ketentuan dalam UU Pesantren,” paparnya.

HNW mengatakan ketentuan pemberian sanksi pidana untuk pesantren yang ada dalam RUU Ciptaker dapat menghambat pendidikan di Pesantren. Apalagi, jumlah pondok di Indonesia sangat besar, yakni mencapai lebih dari 28.000 lembaga yang sebagian diantaranya sudah berdiri sebelum Indonesia Merdeka. Bahkan, beberapa pondok juga turut berjasa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, meski didirikan secara non formal dan sepenuhnya swadaya masyarakat atau para kiai.

“Ada beberapa yang didirikan tanpa mengurus perizinan secara lengkap karena memang sejak zaman Indonesia Merdeka tidak pernah ada aturan yang mewajibkan perizinan dan sanksi pidana bila tidak penuhi aturan pendirian,” tuturnya.

Lebih lanjut, HNW mengapresiasi langkah Kementerian Agama yang mengklarifikasi dan mengeluarkan siaran pers untuk menjelaskan sanksi pidana terhadap penyelenggara satuan pendidikan dalam Omnibus law RUU Ciptaker. Dikatakan sanksi tersebut tidak berlaku untuk pesantren karena telah hadir Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

“Pernyataan Menag bahwa dalam konteks ini berlaku asas lex specialis derogat deli generali, yakni aturan UU Pesantren yang bersifat khusus mengesampingkan aturan dalam Omnibus law RUU Ciptaker, patut disosialisasikan dan didukung. Namun, pernyataan itu belum cukup,” ujarnya.

Anggota Komisi VIII DPR ini juga menjelaskan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, akan lebih baik dan efektif apabila asas itu disebutkan definitif ke dalam norma/pasal suatu undang-undang. Menurutnya, hal tersebut dapat meminimalisasi sengketa penafsiran di kemudian hari oleh aparat penegak hukum di lapangan yang bisa berujung kepada kriminalisasi pesantren dan para kiai dan ustaz pengelola pesantren.

“Apa jaminannya polisi, jaksa atau hakim akan mengikuti cara berpikir Menag tersebut, ketika teks perundangannya berbunyi seperti itu. Itu lah sebabnya pengecualian atau pengkhususan tersebut perlu ditulis secara tegas dalam UU Cipta kerja. Menag harus bisa memastikan bahwa asas lex specialis untuk lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren itu disebutkan sebagai pengecualian dalam Omnibus law RUU Ciptaker untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para penyelenggara pendidikan pesantren agar tidak dikriminalisasi,” tukasnya.

HNW juga menyadari ketentuan Pasal 71 ayat (1) juga bukan hal yang benar-benar baru karena juga diatur dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Namun, ia menilai munculnya kembali ketentuan tersebut dalam Omnibus law RUU Ciptaker telah membangkitkan kewaspadaan umat Islam agar kriminalisasi tidak dijatuhkan kepada penyelenggara Pesantren baik tradisional maupun modern.

Terkait hal ini, HNW juga mempertanyakan dihapusnya Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 dalam UU Sisdiknas melalui Omnibus law RUU Ciptaker. Padahal, ketentuan itu memuat sanksi pidana bagi para penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah atau gelar akademik tanpa hak dan setiap orang yang menggunakan ijazah atau gelar akademik terbukti palsu.

“Di sini lah salah satu keanehan Omnibus law RUU Ciptaker. Pasal 71 UU Sisdiknas yang berpotensi mengkriminalisasi pesantren atau lembaga pendidikan keagamaan malah dipertahankan, tetapi pasal yang memberikan sanksi terkait ijazah palsu justru dihapuskan,” pungkasnya.

Ia menjelaskan seharusnya melalui RUU Ciptaker para penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah palsu atau pemberi gelar akademik diperkuat sanksi pidananya, dan penyelenggara pesantren didukung dan bukan malah dibuka celah hukum untuk dikriminalisasi.

(akn/ega)



Source

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here