Home News Komut PT Asabri Dicecar KPK soal Pengeluaran Duit untuk Eks Dirut PT...

Komut PT Asabri Dicecar KPK soal Pengeluaran Duit untuk Eks Dirut PT DI

4
0
Komut PT Asabri Dicecar KPK soal Pengeluaran Duit untuk Eks Dirut PT DI


Jakarta

Komisaris Utama (Komut) PT Asabri, Ismono Wijayanto, diperiksa penyidik KPK terkait kasus dugaan korupsi kegiatan penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia (Persero) pada 2007-2017. Ismono dicecar penyidik soal pengeluaran dana untuk tersangka mantan Dirut PT DI Budi Santoso dan pihak-pihak lain.

“Penyidik masih terus melakukan pendalaman melalui keterangan para saksi tersebut terkait dengan dugaan pengeluaran sejumlah dana dari pihak PT DI dan mitra penjualan kepada tersangka BS dan pihak-pihak lainnya,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (9/9/2020).

Selain itu, penyidik memeriksa Komisaris PT Quartagraha Adikarsa, Ir Susinto Entong; Komisaris PT Surya Daya Pratama, Mochamad Cholid Ashibli; dan seorang pensiunan TNI AD, Aris Supangat. Para saksi itu juga dicecar perihal yang sama seperti Ismono.

Sementara itu, Ali mengatakan ada satu yang saksi yang tidak memenuhi panggilan penyidik. Saksi itu ialah mantan Staf Ahli Bidang Sosial Budaya Dewan Ketahanan Nasional, Manahan Simorangkir.

“Penyidik belum memperoleh informasi terkait ketidakhadirannya,” sebutnya.

Dalam pusaran kasus ini, KPK menetapkan mantan Dirut PT DI Budi Santoso dan mantan Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah PT DI Irzal Rinaldi Zailani sebagai tersangka. Kedua tersangka itu diduga melakukan korupsi dengan modus membuat kontrak fiktif.

“Mulai Juni 2008 sampai 2018, dibuat kontrak kemitraan/agen antara PT Dirgantara Indonesia (persero) yang ditandatangani oleh Direktur Aircraft Integration dengan Direktur PT Angkasa Mitra Karya, PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Niaga Putra Bangsa, dan PT Selaras Bangun Usaha. Atas kontrak kerja sama mitra/agen tersebut, seluruh mitra/agen tidak pernah melaksanakan pekerjaan berdasarkan kewajiban yang tertera dalam surat perjanjian kerja sama,” kata Ketua KPK Firli Bahuri di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (12/6).

KPK menyebut, selama 2011-2018, keenam perusahaan mitra/agen itu mendapat pembayaran dari PT Dirgantara Indonesia (Persero) sekitar Rp 205,3 miliar dan USD 8,65 juta. Kemudian, ada sejumlah pejabat PT DI, termasuk Budi dan Irzal, yang meminta sejumlah uang ke enam mitra/agen tersebut. Total uang yang sudah diterima senilai Rp 96 miliar.

KPK menduga perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 205,3 miliar dan USD 8,65 juta atau setara dengan Rp 125 miliar. Jika ditotal, kerugian negara dalam kasus itu diduga mencapai Rp 330 miliar.

(ibh/zak)



Source

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here